PENDIDIKAN DALAM DINAMIKA GLOBALISASI

pic2

(Tulisan Anita Lie dalam Buku berjudul Pendidikan Manusia Indonesia)

Sebagai suatu entitas yang terkait dalam budaya dan peradaban manusia, pendidikan di berbagai belahan dunia mengalami perubahan amat mendasar dalam era globalisasi. Seperti kata Charles Dickens, it’s the best of times and the worst of times (ini adalah masa paling baik sekaligus paling buruk). Ada banyak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa dinikmati umat manusia. Sebaliknya, kemajuan itu juga beriringan dengan kesengsaraan banyak anak manusia.

Mendefinisikan globalisasi tidaklah mudah karena berbagai parameternya yang kontroversial. Sebagai suatu kekuatan dominan, globalisasi telah membentuk lingkungan budaya dan peradaban baik secara positif maupun negatif. Di balik segala kerancuan dalam definisi dan perannya, globalisasi juga telah membawa berbagai dampak besar dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Dinamika Globalisasi

Globalisasi sudah lama menjadi salah satu topik yang paling sering diperbincangkan dalam bidang politik, ekonomi, dan bisnis. Dalam beberapa tahun terakhir, topik ini juga memasuki wacana akademis dan menjadi fokus diskusi dalam dunia pendidikan. Ada banyak kerancuan dalam pemahaman mengenai globalisasi. Maka dari itu, beberapa tema kunci dalam teori dan pengalaman globalisasi perlu diurai sebagai latar belakang untuk memahami dampak globalisasi pada pendidikan dan arah pendidikan selanjutnya.

Digerakkan oleh kekuatan ekonomi dan dipacu komunikasi dan teknologi, globalisasi menghubungkan individu dan istitusi di seluruh dunia dengan tingkat keterkaitan dan kecepatan yang luar biasa. Anthony Giddens menjelaskan globalisasi sebagai intensifikasi relasi sosial di seluruh dunia yang menghubungkan lokalitas yang berjauhan sehingga kejadian-kejadian lokal dibentuk oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di belahan dunia lain. Istilah globalisasi sering digunakan untuk menggambarkan penyebaran dan keterkaitan produksi, komunikasi, dan teknologi di seluruh dunia. Penyebaran ini melibatkan kompleksitas kegiatan ekonomi dan budaya. Secara sempit, sebagian kalangan juga menggunakan istilah globalisasi untuk mengacu upaya-upaya Daa Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia serta kekuatan-kekuatan lain untuk menciptakan pasar bebas bagi barang dan jasa.

Sebetulnya tindakan oleh beberapa kekuatan dunia itu hanya merupakan sarana untuk menunggangi seluruh proses besar globalisasi. Globalisasi mempunyai dimensi ekonomis, politis, kultural, dan sosial. Ada empat tema kunci dalam wacana dan pengalaman globalisasi:

  1. Delokalisasi dan lokalisasi
  2. Inovasi Teknologi Informasi
  3. Kebangkitan Korporasi Multinasional
  4. Privatisasi dan Pembentukan Pasar Bebas

Tentu saja dinamika globalisasi mengandung berbagai implikasi bagi pendidikan dan karya pendidikan. Keempat tema kunci dalam wacana dan pengalaman globalisasi juga mulai muncul dalam dunia pendidikan, termasuk di Indonesia.

Delokalisasi dan Lokalisasi

Satu paradoks dalam proses globalisasi adalah transformasi budaya lokal dalam segala aspek, sebagai akibat interaksi dengan budaya asing dan adopsi unsur-unsur dari budaya asing menjadi bagian budaya lokal. Contoh sederhana, selera makan orang Indonesia sudah banyak berubah. Bagi orang Indonesia usia 50 tahun ke atas yang terbiasa makan nasi pecel, rawon, dan nasi uduk, burger McDonald’s terasa amat asing dan tidak nikmat. Namun bagi anak-anak muda, McDonald’s sudah menjadi makanan favorit. Sebaliknya, McDonald’s pun melakukan upaya lokalisasi produknya sesuai budaya setempat. Khusus untuk Indonesia, McDonald’s menjual paket nasi. Di Singapura, ada paket kiatsu. Dan di China, McDonald’s menyediakan sup hangat dan sumpit. Padahal di negara asalnya, tambahan-tambahan itu tidak ada.

Salah satu gejala delokalisasi dalam pendidikan adalah penggunaan bahasa. Di Indonesia, bahasa Inggris resmi diajarkan dalam kurikulum, mulai dari kelas 1 sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP). Untuk jenjang sekolah dasar (SD), bahasa Inggris masuk kurikulum sebagai muatan lokal mulai dari kelas IV. Namun di daerah perkotaan, banyak sekolah mengajarkan bahasa Inggris sejak kelas I SD. Bahkan, taman kanak-kanak (TK) dan kelompok bermain tidak mau ketinggalan mengajarkan bahasa Inggris.

Beberapa sekolah “unggulan” mengklaim penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam sebagian atau keseluruhan proses belajar mengajar. Untuk memenuhi klaim ini, sekolah-sekolah ini sampai harus merekrut guru-guru asing bukan hanya untuk mengajar bahasa Inggris tetapi juga untuk berbagai mata pelajaran lain. Guru-guru asing ini biasanya didatangkan dari Amerika Serikat, Australia, Singapura, Filipina, India, dan negara-negara di Eropa Barat.

Belajar bahasa Inggris di SD dan menengah memenuhi tiga tujuan. Pertama, siswa perlu menyiapkan diri agar bisa membaca buku teks dalam bahasa Inggris di perguruan tinggi. Kedua, kemampuan berbahasa Inggris juga masih digunakan sebagai faktor penentu untuk mendapatkan posisi dan imbalan menarik dalam lapangan pekerjaan. Banyak iklan lowongan pekerjaan mencantumkan kemampuan berbahasa Inggris sebagai salah satu persyaratan utama. Ketiga, kemampuan berbahasa Inggris juga digunakan sebagai penanda sosial yang berfungsi sebagai garis pemisah dalam interaksi sosial di antara kelas-kelas ekonomis dan kultural yang berbeda di masyarakat.

Bahasa mewakili sekaligus membangun realitas sosial. Bahasa memosisikan manusia dan menciptakan identitas dan relasi. Penggunaan bahasa Inggris (dan akhir-akhir ini bahasa Mandarin) di sekolah merupakan bagian dari strategi pemasaran banyak sekolah untuk merebut minat calon siswa dalam era persaingan global yang sudah melanda dunia pendidikan. Ada korelasi positif antara kadar penggunaan bahasa Inggris di sekolah dan biaya sekolah (baik uang sumbangan masuk ataupun bulanan). Sekolah yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar biasanya mengenakan biaya amat tinggi dengan dalih penggajian guru-guru asing yang lebih tinggi dibandingkan dengan guru-guru lokal.

Lebih menarik lagi, mentalitas pascakolonialisme juga tampak pada pemilahan asal negara guru-guru asing. Penghargaan (baik secara finansial maupun non material) yang diberikan pihak sekolah maupun stakeholders sekolah (orangtua dan siswa) kepada guru-guru bule (yang berasal dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia) cenderung lebih tinggi daripada yang diberikan kepada guru-guru non-bule (Filipina dan India).

Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar juga berkaitan erat dengan adopsi kurikulum asing di Indonesia. Beberapa produk kurikulum dan ujian dari luar negeri yang sudah (atau pernah dijajaki untuk) dipakai di sekolah-sekolah di Indonesia yang mengklaim diri sebagai sekolah internasional, semiinternasional, atau nasional plus adalah IB (International Baccalaureate), O dan A Level (Cambridge Examination), VCE (Victoria Certificate of Education), dan NSW HSC (New South Wales High School Certificate).

Kurikulum IB dikelola oleh IBO (Organisasi Bakalaureat Internasional / International Baccalaureate Organization) yang berpusat di Jenewa, Swiss. Untuk menjadi sekolah IB, ada proses pengajuan, penilaian, dan akreditasi yang cukup serius dan mahal. Sekolah harus mengirim guru-gurunya untuk mengikuti berbagai pelatihan di luar negeri, membeli buku-buku impor untuk siswa, dan mendatangkan tim penilai dari IBO untuk meninjau dan menilai apakah sekolah itu sudah pantas menjadi sekolah IB. Akhirnya, siswa harus menempuh ujian yang diselenggarakan IBO.

Program IB terbagi menjadi tiga bagian: PYP (Primary Years Program), MYP (Middle Years Program), dan Diploma. PYP biasanya dilaksanakan pada jenjang SD, MYP pada jenjang SMP, dan Diploma adalah program dua tahun di SMA. Jika siswa bisa mendapat nilai rata-rata memadai untuk ujian IB, mereka akan mempunyai posisi tawar yang lebih tinggi saat mendaftar pada banyak perguruan tinggi di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Singapura, dan Hongkong.

Ada enam kelompok mata pelajaran dan ujian yang ditawarkan program diploma IB: kelompok bahasa Ibu (Bahasa Indonesia), kelompok bahasa Inggris, kelompok Individu dan Masyarakat (misalnya manajemen bisnis, psikologi), kelompok Ilmu Pengetahuan Eksperimental (misalnya Biologi, Kimia), kelompok Matematika, dan kelompok Seni dan Pilihan (misalnya seni teater). Siswa harus mengambil satu mata pelajaran dari masing-masing kelompok dan di akhir jenjang akan diuji dengan skala 1 – 7.

Selain itu, setiap siswa harus mengambil mata pelajaran Teori Pengetahuan (Theory of Knowledge), menulis esai 4.000 kata, dan melakukan program Kreativitas, Aksi, dan Pelayanan atau CAS (Creativity, Action, and Service) dan bisa mendapatkan tambahan niali tiga poin. Angka sempurna untuk ujian IB adalah 45. Untuk bisa mendapatkan diploma, siswa harus memperoleh minimal 24 poin. Jika tidak, siswa hanya akan mendapat sertifikat. Seperti McDonald’s yang menyediakan paket nasi untuk menyesuaikan dengan seleralokal, program IB pun menyisakan ruang untuk muatan lokal berupa mata pelajaran Bahasa Indonesia dan program CAS.

Ujian O dan A Level digunakan di Singapura dan Hongkong. Sebagai bekas koloni Inggris, kedua negara ini mengadopsi kurikulum O Level dari Inggris lalu mengembangkannya sampai A Level. Di Singapura, kelas VI SD diakhiri dengan PSLE (Primary School Leaving Exam) dilanjutkan dengan empat atau lima tahun di sekolah menengah. Kemudian sekolah menengah ini diselesaikan dengan ujian O Level. Setelah lulus ujian O Level, siswa bisa melanjutkan studi di Perguruan Tinggi di luar negeri atau menyiapkan diri untuk mengambil ujian A Level. Beberapa sekolah di Jakarta, Surabaya, dan kota besar lain mengadopsi kurikulum Singapura dan menyiapkan siswa untuk menempuh ujian O Level. Untuk menunjang kurikulum, guru-guru dan buku-buku dari Singapura pun didatangkan.

Ada pula sekolah yang pernah mengadopsi kurikulum dari negara bagian Victoria, Australia dan mendatangkan banyak guru dari daerah itu. Di akhir jenjang sekolah menengah, siswa mempunyai pilihan untuk menempuh ujian yang dikeluarkan pemerintah Indonesia atau ujian VCE (Victoria Certificate of Education). Siswa mempunyai pilihan untuk menempuh enam mata ujian sesuai rencana studi mereka selanjutnya di jenjang pendidikan tinggi. Biasanya sekolah di Indonesia memilih mata ujian yang bersifat eksakta seperti matematika, fisika, teknologi informasi, biologi, dan kimia dengan pertimbangan materi dalam mata pelajaran eksakta bisa lebih universal dan tidak terikat konteks Australia. Bahasa Inggris merupakan mata ujian wajib dan jika siswa mendapatkan nilai bagus, nilai ini bisa dipakai sebagai pengganti tes Bahasa Inggris IELTS sebagai persyaratan penerimaan di Perguruan Tinggi di Australia dan Selandia Baru. Selain itu, siswa juga mengikuti ujian Bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu.

Sekolah-sekolah yang mengadopsi kurikulum asing dan/atau menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar telah membentuk jejaring melalui ANPS (Association of National Plus Schools). Asosiasi ini beranggotakan sekolah-sekolah nasional di Indonesia yang memposisikan diri lebih tinggi dari pada kebanyakan sekolah lain berdasarkan tujuh karakteristik: kebijakan dan prosedur sekolah, budaya dan lingkungan Indonesia, bahasa yang dipakai (Indonesia dan Inggris), pengembangan profesional guru dan staf, hasil belajar, program belajar mengajar, sumber daya, dan fasilitas. Untuk masing-masing karakteristik, seperangkat indikator telah ditetapkan dan dijadikan acuan keanggotaan. Karakteristik ke-3 (penggunaan bahasa Indonesia dan Inggris) dijabarkan dengan indikator penggunaan bahasa Inggris yang utama dalam proses pembelajaran terutama dalam mata pelajaran Bahasa Inggris, Matematika, dan Sains. Selanjutnya proses belajar mengajar di dalam dan di luar kelas (misalnya di perpustakaan) diarahkan untuk mengembangkan ketrampilan dwibahasa para siswa.

Setelah bahasa dan pengembangan profesional guru dan staf secara berkelanjutan, sekolah-sekolah nasional plus mengacu standar internasional dalam kerangka kurikulum dan evaluasi mereka. Secara spesifik, akreditasi yang dilaksanakan juga terkait badan akreditasi yang sudah diakui di tingkat internasional. Ketika sekolah-sekolah kebanyakan terjebak dalam hegemoni kekuasaan pendidikan dalam bentuk Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (Ebtanas), Ujian Akhir Nasional (UAN) dan segala macam variannya, segelintir sekolah mencoba mencari terobosan dan menemukan alternatif pada model kurikulum dan evaluasi dari luar negeri. Di sekolah-sekolah itu, siswa tidak perlu mengikuti ujian yang diadakan pemerintah jika dia bisa mendapatkan nilai baik dalam ujian sertifikasi. Langkah mereka selanjutnya adalah melanjutkan studi di perguruan luar negeri. Bahkan di Indonesia pun, mulai ada Perguruan Tinggi yang menerima lulusan program IB atau program sertifikasi asing lainnya.

Di tingkat Perguruan Tinggi, gejala delokalisasi dan keseragaman sebagai bagian dari dinamika globalisasi juga muncul ke permukaan. Akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) merupakan syarat minimal namun tidak cukup memadai untuk dijadikan poin jual. Kini Perguruan Tinggi berlomba-lomba mengemas dan menonjolkan beberapa program unggulan lain, di antaranya sertifikasi internasional, kerja sama dengan industri, dan kerja sama internasional.

Sertifikasi internasional bisa berupa pengakuan dari organisasi profesi di luar negeri (misalnya ada program bisnis yang mengklaim mendapatkan pengakuan dari American Association of Colleges and Schools of Business (AACSB) atau sertifikasi kendali mutu yang biasanya dilakukan di dunia industri (ada perguruan tinggi swasta / PTS yang telah memperoleh ISO 9001). Kerja sama internasional – berupa program transfer, sandwich, double degree dengan universitas luar negeri, dan pertukaran mahasiswa – sering ditonjolkan sebagai daya tarik karena dipercaya akan meningkatkan citra Perguruan Tinggi sebagai institusi berkualitas internasional.

Jumlah anak Indonesia yang mengikuti program kurikulum dan evaluasi asing memang masih amat sedikit. Mereka bisa disebut sebagai the privileged few yang mengejar keunggulan dalam era globalisasi dan persaingan bebas. Dalam dunia pendidikan, tarik ulur antara keunggulan dan pemerataan selalu menjadi isu amat menarik untuk dikaji. Ketika ada banyak gedung sekolah ambruk dan siswanya masih berkutat dengan kemiskinan yang bersifat struktural, segelintir anak sedang menikmati proses belajar dengan sarana dan prasarana kelas dunia. Biaya ratusan bahkan ribuan dollar bukan masalah bagi anak-anak ini. Kesenjangan yang amat mencolok ini menunjukkan betapa sistem pendidikan nasional masih compang-camping.

Menteri Pendidikan Nasional RI sebelum ini, Prof. Abdul Malik Fadjar sendiri mengatakan (Kompas, 17/6/2002), dunia pendidikan Indonesia saat ini ada pada titik kritis. Lebih jauh dikatakan, kondisi ini akan semakin memburuk dan memprihatinkan bila hingga tahun 2004 tidak ada pembenahan yang signifikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan tingkat pendidikan tinggi.

Menghentikan laju para privileged few dalam mengejar keunggulan melalui regulasi dari birokrasi, bukan solusi yang tepat dan bijak. Jarum jam tidak bisa diputar kembali dan arus globalisasi sudah tidak terbendung. Jika pemerintah sampai mengeluarkan ergulasi yang menghambat perkembangan lembaga-lembaga pendidikan yang berorientasi internasional, dampaknya akan lebih merugikan bangsa. Bagi para orang tua yang menjadi stakeholders sekolah-sekolah nasional plus, memindahkan anak untuk studi di luar negeri sama mudahnya seperti memindahkan tabungan dan asetnya ke luar negeri. Jika ini terjadi, bangsa ini malah akan kehilangan anak-anak muda yang cerdas dan mungkin bisa memberi kontribusi bagi masyarakat di kemudian hari.

Lebih bijak jika pemerintah bersungguh-sungguh melakukan pembenahan signifikan seperti pernah dijanjikan Mendiknas. Jika tidak, kekhawatiran bahwa “ganti menteri ganti kebijakan” akan menjadi lebih parah karena jangan-jangan “ganti menteri ganti slogan saja”. Ebtanas yang mengandung banyak masalah ternyata tidak kunjung diganti dengan sistem yang menjanjikan pembenahan signifikan, malah hanya ganti baju menjadi UAN. Banyak contoh lain yang serupa dalam bidang kurikulum, manajemen sekolah, dan kebijakan pendidikan. Dua poin – keunggulan dan pemerataan pendidikan – harus diupayakan secara serius dan sistematis sampai kesenjangan dalam dunia pendidikan bisa makin diminimalkan dan pendidikan bisa menjadi jembatan bagi proses demokratisasi bangsa.

Inovasi Teknologi Informasi

Era industrialisasi sudah berganti dengan era informasi. Paradigma dan praktik pendidikan untuk era informasi tentu berbeda dengan paradigma dan praktik-praktik untuk era industrialisasi. Laju informasi yang beredar sudah tidak bisa dikendalikan baik dari segi jumlah maupun jenis dan dampaknya bagi anak. Melalui berbagai media elektronik (televisi, internet dengan segala variannya), anak-anak diserbu oleh banjir informasi secara dahsyat. Sebagian informasi itu memang bermanfaat dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap ajnak. Namun sebagian lain justru bisa merusak anak karena mengandung banyak unsur yang tidak sesuai untuk konsumsi anak (misalnya kekerasan dan pornografi).

Maka dari itu, satu ketrampilan hidup yang amat penting dalam era ini adalah keterampilan mencari, menyaring, memilah, dan memanfaatkan informasi dengan benar dan membuang informasi yang tidak berguna dan merusak. Agar anak bisa memperoleh keterampilan ini, praktik-praktik di sekolah yang berdasarkan model pendiktean, penghafalan, indoktrinasi, dan deduksi sudah tidak sesuai zamannya. Anak perlu mendapat kesempatan untuk menjelajahi kehidupan melalui proses pencarian dan penemuan di sekolah. Sayang, pada kenyataannya, sekolah yang sudah mengadopsi paradigma yang sesuai era informasi masih amat sedikit.

Berkait dengan era informasi adalah teknologi. Pencarian, penyaringan, pemilahan, dan pemanfaatan informasi amat dipermudah dengan penggunaan teknologi komputer dan internet. Maka dari itu, penguasaan teknologi komputer dan internet merupakan salah satu keterampilan hidup yang amat penting. Siswa/mahasiswa perlu dikondisikan dan diberi kesempatan untuk menguasai keterampilan hidup ini. Beberapa sekolah dan Perguruan Tinggi terkemuka memang sudah melakukan antisipasi dan menyediakan sarana/prasarana teknologi informasi. Bahkan pemanfaatan teknologi informasi juga diintegrasikan dalam beberapa mata pelajaran/kuliah. Kurikulum didesain sedemikian rupa agar siswa/mahasiswa memanfaatkan jaringan internet untuk mengerjakan tugas-tugas kelas dan berinteraksi satu sama lain. Selain itu, manajemen lembaga pendidikan dan layanan untuk para siswa/mahasiswa dan orang tua juga didukung kecanggihan teknologi informasi. Pendaftaran, perwalian, dan penyimpanan porto folio bisa dilakukan melalui jaringan intranet.

Ketika segelintir sekolah sudah masuk arena persaingan global dengan memanfaatkan inovasi teknologi, sebagian besar sekolah di Indonesia justru masih amat jauh dari akses teknologi informasi. Prasarana komputer di kebanyakan sekolah masih amat minim bahkan tidak ada. Guru-guru pun masih belum mempunyai kesempatan atau keberanian untuk menggunakan teknologi komputer dan internet. Tentu saja kesenjangan dalam aksebilitas antara siswa-siswa dari sekolah mampu dengan siswa-siswa dari sekolah miskin akan mengarah kepada persaingan yang tidak seimbang antara anak-anak bangsa. Sekali lagi, tarik ulur antara keunggulan dan pemerataan merupakan isu serius dalam penyusunan kebijakan pendidikan dan perencanaan anggaran pendidikan.

Implikasi lain dari inovasi teknologi adalah batasan antara pendidikan formal, informal, dan nonformal secara nyata akan menjadi kabur. Secara positif, ada amat banyak situs yang menawarkan program atau modul pembelajaran yang bisa diakses anak dengan mudah. Ruang belajar anak tidak lagi dibatasi empat dinding ruang kelas. Proses pembelajaran di dunia maya – yang kadang juga dimanfaatkan di segelintir sekolah – tidak mengenal batasan formal dan nonformal. Beberapa situs menyajikan program amat bermutu bagi pengembangan berbagai kompetensi anak.

Sebaliknya, ketika anak sudah bisa mengakses dunia maya, segala yang ada di situ akan bisa diakses anak termasuk situs-situs yang tidak sesuai dan bisa merusak anak. Padahal tidak banyak guru dan orang tua yang menguasai teknologi informasi cukup baik atau tidak punya cukup waktu untuk bisa mendampingi anak dan memberi pengarahan dalam penjelajahan ke dunia maya. Akibatnya, anak-anak menjadi rentan terhadap berbagai dampak negatif dari penyalahgunaan teknologi informasi.

Kebangkitan Korporasi Multinasional

Pendidikan sudah menjadi komoditas yang kian menarik. Maka dari itu, dewasa ini pendidikan sudah dikelola menyerupai atau sama dengan industri. Seolah-olah semua orang bercita-cita mendirikan sekolah dan ini menjadikan sekolah sebagai tempat amat strategis untuk bisnis. Artinya, seseorang atau lembaga membisniskan sekolah karena mengetahui masyarakat membutuhkan pendidikan mulai dari tingkat kelompok bermain sampai Perguruan Tinggi.

Suatu fenomena menarik dalam hal pembiayaan pendidikan menunjukkan gejala industrialisasi sekolah. Semakin mahal suatu sekolah, justru semakin laku. Semakin sekolah dikatakan plus, unggulan, atau berbau internasional, orang semakin tergiur untuk memasukinya. Bahkan ada fenomena menarik yang berkembang akhir-akhir ini. Beberapa pemain dari kalangan bisnis mengalihkan perhatian dan investasi mereka pada industri persekolahan. Bahkan beberapa sekolah mahal didirikan dan dikaitkan dengan pengembangan suatu kompleks perumahan elite. Sekolah-sekolah nasional plus di kota-kota besar di Indonesia dimiliki pebisnis tingkat nasional dan didirikan dengan mengandalkan jaringan multinasional berupa adopsi kurikulum dan staf pengajar asing.

Seperti layaknya di perusahaan, banyak lembaga pendidikan mempunyai tim pemasaran (marketing) khusus meski mereka masih sungkan menggunakan istilah marketing. Umumnya, tim marketing bekerja dengan bendera humas, tim informasi studi atau biro informasi. Di beberapa sekolah swasta, tim pemasaran ini bekerja penuh waktu secara profesional dengan armada lengkap mulai dari staf relasi media, presenter, desainer brosur, sampai dengan petugas jaga pameran. Periode sibuk bagi tim ini biasanya antara Oktober sampai dengan Mei, tetapi mereka bekerja sepanjang tahun.

Di luar periode sibuk, tim marketing melakukan pembenahan internal di sekolah. Mereka merancang prospektus, brosur, dan katalog dengan cetakan dan desain yang tidak kalah mewah dengan prospektus perusahaan multinasional. Di beberapa Perguruan Tinggi, mereka juga mengkoordinasi para dosen, wakil mahasiswa dari semua program studi yang ada, dan melibatkan beberapa di antaranya dalam aneka kegiatan promosi di dalam maupun di luar kampus. Beberapa dosen pun tidak segan-segan menjalankan peran sebagai petugas promosi jurusan dalam kemasan seminar maupun pameran studi.

Selama periode sibuk, berbagai macam kegiatan promosi dilakukan. Kegiatan promosi yang berkaitan langsung dengan jurusan adalah lomba untuk siswa-siswa dari jenjang pendidikan sebelumnya yang dianggap sebagai calon konsumen. Sebagai lomba, beberapa sekolah dan Perguruan Tinggi juga menyelenggarakan open house besar-besaran. Ada yang melakukannya di sekolah/kampus tetapi ada pula yang menyewa hotel bintang lima. Dalam acara open house ini, berbagai keunggulan institusi dipamerkan melalui presentasi, tayangan video, foto, dan contoh produk. Seakan tidak ingin kehilangan kesempatan, ajang open house juga dipakai untuk menerima pendaftaran dan melaksanakan tes masuk saat itu juga.

Kegiatan promosi tidak hanya dilakukan di kota tempat sekolah atau Perguruan Tinggi. Tim pemasaran juga melakukan perjalanan ke luar kota bahkan ke luar pulau dalam rangka menjemput bola. Seleksi dan tes masuk juga bisa dilakukan di kota yang dikunjungi, sehingga siswa tidak harus jauh-jauh meninggalkan kota asalnya untuk berburu Perguruan Tinggi. Kini adalah era sekolah berburu calon konsumen. Sekolah-sekolah nasional plus di Indonesia bersaing tidak hanya dengan sekolah nasional lainnya tetapi juga dengan sekolah-sekolah di luar negeri. Setiap tahun pameran pendidikan mendatangkan tim marketing dari sekolah-sekolah di Australia, Selandia Baru, Kanada, Singapura, dan China dan berupaya menjaring siswa/mahasiswa dari Indonesia.

Fenomena globalisasi dalam bidang pendidikan juga muncul dalam bentuk pembukaan cabang Perguruan Tinggi asing di Indonesia. Memang umumnya Perguruan Tinggi asing belum beroperasi secara penuh di Indonesia. Proses ekspansi yang sudah dilakukan biasanya baru sebatas kerja sama dengan institusi dalam negeri dan membuka program bersama. Beberapa Universitas dan Sekolah Tinggi di Indonesia mempunyai program sandwich atau double degree melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi luar negeri. Beberapa institusi lain menawarkan program matrikulasi atau foundation di Indonesia untuk menjaring calon mahasiswa. Daya tarik yang ditawarkan program ini adalah biaya yang lebih rendah dan mahasiswa tidak perlu ke luar negeri untuk menyelesaikan tahun pertamanya. Dalam arus globalisasi, lembaga-lembaga pendidikan asing sudah menapakkan satu kaki di Indonesia dan ikut meramaikan persaingan antar Perguruan Tinggi di Indonesia.

Privatisasi dan Pembentukan Pasar Bebas

Era persaingan global dan pusaran neo-liberalisme tidak bisa dibendung lagi dan melanda dunia pendidikan. Di jenjang pendidikan tinggi, mahasiswa di ebrbagai universitas terkemuka di Indonesia melakukan aksi menentang biaya tinggi pendidikan. Otonomi pendidikan tinggi membawa implikasi hak dan kewajiban Perguruan Tinggi negeri dan swasta untuk mengatur pengelolaannya sendiri termasuk mencari sumber-sumber pendapatan guna menghidupi diri. Konsekuensi logis dari otonomi kampus, saat ini Perguruan Tinggi seakan berlomba membuka program baru atau menjalankan strategi penjaringan mahasiswa baru untuk mendatangkan dana.

Perdebatan antara antiotonomi dan pro-otonomi Perguruan Tinggi tidak akan berkesudahan dan mencapai titik temu. Kelompok yang menentang otonomi Perguruan Tinggi berpandangan negara harus bertanggung-jawab atas pendidikan dan menanggung pembiayaan Perguruan Tinggi negeri. Mereka mengkhawatirkan privatisasi Perguruan Tinggi akan menutup akses bagi calon mahasiswa dari kalangan tidak mampu dan fenomena komersialisasi ini justru akan menurunkan komitmen dan mutu pendidikan tinggi. Gejala McDonaldisasi pendidikan tinggi di Indonesia dianggap sebagai bagian dari gerakan neoliberalisme yang menjelma dalam kebijakan pasar bebas dan mendorong pemerintah untuk melakukan privatisasi berbagai aset pemerintah. Heru Nugroho dkk (2002) menyoroti kontroversi otonomi Perguruan Tinggi di UGM dan menganggap kebijakan itu telah mengkhianati ideologi negara dan UUD 1945.

Sementara itu, kebijakan privatisasi pendidikan tinggi ini nampaknya akan terus dijalankan. Dua alasan yang sering dikemukakan adalah ketidak-mampuan pemerintah membiayai pendidikan tinggi dan kebutuhan untuk meningkatkan daya saing Perguruan Tinggi negeri. Namun tanpa perhitungan kuota yang tepat dan sistem penunjang aksesibilitas, elitisme dalam pendidikan tinggi akan mengancam proses demokratisasi di Indonesia. Pendidikan yang diharapkan menjadi jembatan bagi pemerolehan akses ekonomi, politik, hukum, dan budaya secara lebih merata menjadi roboh.

Kekuatan globalisasi dan pusaran neo-liberalisme tidak bisa dibendung lagi. Ketidak-mampuan negara dalam membiayai pendidikan tinggi tidak seharusnya membuat Perguruan Tinggi negeri terperosok dalam jurang pencarian dana dan pengabaian mutu. Jati diri dan misi pendidikan tidak boleh dilupakan. Peran pendidikan sebagai jembatan bagi demokratisasi masyarakat harus tetap menjadi jiwa dalam setiap strategi menghadapi persaingan di tingkat nasional dan internasional.

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, siswa dan orang tua juga memprotes tingginya biaya pendidikan. Pada masa kampanye, para calon anggota legislatif dan calon presiden menjanjikan pendidikan bermutu yang gratis. Maka dari itu, sebagian masyarakat yang sudah terlanjur berharap pada pendidikan gratis untuk anak usia 7 sampai dengan 15 tahun akan merasa kecewa karena ternyata orang tua atau wali murid masih harus membayar iuran pendidikan. Bahkan dari tahun ke tahun, biaya pendidikan (baik berupa pungutan uang sekolah maupun biaya buku, seragam dan lain-lain) makin meningkat dan membebani masyarakat miskin. Masyarakat pun segera beranggapan, yang dilaksanakan hanya penggantian istilah dan permainan kata-kata (SPP ditiadakan, juga iuran BP3 tidak diberlakukan, namun ujung-ujungnya tetap saja masih ada biaya yang harus dikeluarkan). Bahkan BP3 dibubarkan karena persepsi masyarakat terhadap BP3 negatif akibat banyaknya pungutan oleh BP3. Kini ada Komite Sekolah yang secara normatif seharusnya juga melakukan fungsi kontrol terhadap sekolah termasuk dalam pengelolaan keuangan. Namun di banyak sekolah, siswa dan orang tua tidak melihat perbedaan signifikan antara BP3 dan Komite Sekolah.

Berkurangnya tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaan pendidikan mengarah pada gejala privatisasi pendidikan. Dikotomi sekolah negeri dan swasta menjadi kabur dan persaingan antar sekolah akan makin seru. Akibat langsung dari privatisasi pendidikan adalah segregasi siswa berdaasr status sosio-ekonomi. Atau kalaupun fenomena itu sudah terjadi di beberapa kota, pemisahan antara siswa dari keluarga miskin dan kaya akan makin jelas dan kukuh. Siswa-siswa dari keluarga miskin tidak akan mampu menanggung biaya yang makin mencekik sehingga mereka akan terpaksa mencari dan terkonsentrasi di sekolah-sekolah yang minimalis (baca: miskin).

Sementara itu, siswa-siswa dari kelas menengah dan atas bebas memilih sekolah dengan sarana dan prasarana memadai. Selanjutnya, karena sekolah-sekolah ini mendapatkan iuran pendidikan yang memadai dari siswa, sekolah-sekolah ini juga akan mempunyai lebih banyak keleluasaan untuk makin membenahi diri dan meningkatkan mutu pendidikan. Jadi sekolah yang sudah baik akan menjadi (atau mempunyai kesempatan) untuk menjadi lebih baik. Sebaliknya, sekolah yang miskin akan makin terperosok dalam kebangkrutan.

Ke Mana Arah Pendidikan Indonesia?

Di masyarakat muncul pandangan pragmatis. Orientasi pendidikan bukan dimaksudkan untuk menghasilkan anak yang baik tetapi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan praktis. Anak dimasukkan ke sekolah bergengsi dengan segala atributnya dan dipacu mendapat nilai bagus agar kelak bisa mendapat pekerjaan atau relasi yang bagus. Investasi untuk pendidikan anak merupakan investasi pragmatis, bukan proses pembentukan moral dan watak anak. Dalam dinamika globalisasi, anak-anak bangsa tercecer dalam berbagai sekolah yang beragam menurut latar belakang sosio ekonomi yang berbeda. Negara belum mampu memberi kesempatan yang adil bagi semua anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Sampai saat ini, belum tampak adanya pembenahan signifikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai Perguruan Tinggi. Muncul pertanyaan besar: Ke mana arah pendidikan Indonesia?

Pendidikan dimaksudkan sebagai menyiapkan anak-anak bangsa untuk menghadapi masa depan dan menjadikan bangsa ini bermartabat di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Masa depan yang selalu berkembang menuntut pendidikan untuk selalu menyesuaikan diri dan menjadi lokomotif dari proses demokratisasi dan pembangunan bangsa. Pendidikan membentuk masa depan bangsa. Namun, pendidikan yang masih menjadi budak sistem politik masa kini telah kehilangan jiwa dan kekuatan untuk memastikan reformasi bangsa sudah berjalan sesuai tujuan dan ada pada rel yang tepat.

Dalam konteks globalisasi, pendidikan di Indonesia perlu membiasakan anak-anak memahami eksistensi bangsa dalam kaitan dengan eksistensi bangsa-bangsa lain dan segala persoalan dunia. Indonesia tidak bisa lagi menutup diri dan menghalangi masuknya pengaruh asing. Meski hal ini tidak berarti, kita membiarkan diri hanyut dalam arus dunia dan menerima segala pengaruh asing. Seperti dikatakan Mahatma Gandhi, “Saya tidak ingin rumah saya ditemboki pada semua bagian dan jendela saya ditutup. Saya ingin budaya-budaya dari semua tempat berembus di seputar rumah saya sebebas mungkin. Tetapi saya menolak untuk terbawa dan terempaskan” (seperti dikutip dalam Kachru, 1983).

(Diambil dari buku: Pendidikan Manusia Indonesia, hal. 217 – 231)

RANGKUMAN DAN PEMBAHASAN

Globalisasi telah membawa dampak besar bagi dunia pendidikan di Indonesia. Dampak tersebut ada yang positif tetapi ada pula yang negatif. Hal ini terlihat dalam empat tema kunci globalisasi:

1. Delokalisasi dan Lokalisasi

Gejala delokalisasi dalam pendidikan dapat dilihat dari penggunaan bahasa asing khususnya bahasa Inggris dan adopsi kurikulum asing.

Segi positifnya adalah:

· Siswa mendapat bekal bahasa yang cukup, mengingat besarnya kegunaan kemampuan bahasa Inggris bagi seseorang: 1) Buku teks di Perguruan Tinggi banyak yang berbahasa Inggris, 2) Kemampuan Bahasa Inggris seringkali menjadi penentu untuk mendapatkan posisi dan imbalan menarik di lapangan pekerjaan, 3) Kemampuan Bahasa Inggris menjadi penanda sosial yang yang berfungsi sebagai garis pemisah dalam interaksi sosial di antara kelas-kelas ekonomis dan kultural yang berbeda di masyarakat.

· Kurikulum asing menghasilkan sertifikat yang diakui oleh organisasi profesi di luar negeri, sehingga dengan demikian pemegang sertifikat memiliki kesempatan lebih besar untuk bekerja yang layak di luar negeri dibandingkan yang tidak bersertifikat.

Segi negatifnya adalah:

· Globalisasi di dunia pendidikan yang ditengarai dengan penggunaan bahasa asing, memicu beberapa sekolah (ada banyak sekolah) yang mengenakan biaya yang tinggi bagi siswanya karena mengklaim sekolah mereka menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar proses belajar mengajar.

· Sekolah yang menerapkan kurikulum asing mengenakan biaya yang sangat tinggi kepada siswa. Ada sejumlah kecil siswa yang mampu membayar biaya tersebut, mereka disebut the privilege few. Tetapi hal ini sangat tidak enak dilihat mengingat ada banyak gedung sekolah yang ambruk dan siswanya berkutat dengan kemiskinan. Seperti biasa, ketika keunggulan dihadapkan dengan pemerataan, pasti akan menjadi isu yang menarik untuk dikaji.

2. Inovasi Teknologi Informasi

Inovasi teknologi informasi dapat kita lihat dari cepatnya perkembangan media elektronik seperti televisi, internet, telepon genggam, dan lain sebagainya.

Segi positifnya adalah:

Sebagian informasi yang dapat diakses melalui media elektronik tersebut memang bermanfaat dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap anak.

Segi negatifnya adalah:

Sebagian informasi yang lain justru bisa merusak anak karena mengandung banyak unsur yang tidak sesuai untuk konsumsi anak (misalnya kekerasan dan pornografi).

3. Kebangkitan Korporasi Multinasional

Kebangkitan korporasi multinasional ini ditandai dengan berkembangnya industri pendidikan. Dengan kata lain, sekolah-sekolah telah berubah fungsi semata-mata menjadi komoditi bisnis.

Segi positifnya adalah:

Banyak orang atau lembaga yang mendirikan sekolah-sekolah sehingga kebutuhan masyarakat terhadap sarana pendidikan dapat terpenuhi.

Segi negatifnya adalah:

Banyak sekolah yang dikelola dengan cara bisnis murni sehingga melakukan beberapa manipulasi dalam marketing untuk menarik minat calon siswa. Hal ini tentu merugikan bagi siswa.

4. Privatisasi dan Pembentukan Pasar Bebas

Privatisasi dan pembentukan pasar bebas ini ditengarai dengan dilaksanakannya otonomi Perguruan Tinggi Negeri. Otonomi ini diberlakukan dengan dua alasan: 1) Ketidak-mampuan pemerintah untuk membiayai pendidikan tinggi; 2) Untuk meningkatkan daya saing Perguruan Tinggi Negeri.

Segi positifnya adalah:

Privatisasi memungkinkan bagi Perguruan Tinggi untuk mengatur pengelolaannya sendiri termasuk mencari sumber-sumber pendapatan guna berlangsungnya operasional pendidikan di sekolah tersebut.

Segi negatifnya adalah:

Privatisasi akan menutup akses bagi calon mahasiswa dari kalangan tidak mampu, dan fenomena komersialisasi ini justru akan menurunkan komitmen dan mutu pendidikan tinggi.

Karena globalisasi selalu memiliki aspek positif dan negatif, maka dunia pendidikan di Indonesia harus selalu waspada di tengah arus globalisasi yang sudah tidak bisa dibendung ini. Pendidikan Indonesia harus merupakan upaya-upaya yang terpadu dari aspek-aspek pemerataan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang dilakukan secara efisien.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: